Muhaimin: penyekap buruh harus dihukum

menteri tenaga kerja dan transmigrasi muhaimin iskandar minta pelaku penyekapan kaum buruh di tangerang, banten, dihukum karena tidak hanya melanggar ajaran ketenagakerjaan berat, melainkan juga pelanggaran hak-hak azasi manusia.

ini adalah jumlah pelanggaran ajaran ketenagakerjaan dan sungguh berat. saya minta untuk para pelakunya dituntut secara pidana dengan tuntutan hukum yang berat, papar menteri tenaga kerja serta transmigrasi (menakertrans) pada pernyataannya selama jakarta, sabtu.

menakertrans juga sudah mengintruksikan petugas pengawas ketenagakerjaan dari kemnakertrans juga kabupaten tangerang juga kemnakertrans untul berkoordinasi dan bergabung dg polres tangerang supaya identifikasi tindak pidana bidang ketenagakerjaan.

muhaimin menyatakan ketika ini penyidik pegawai pengawas (ketenagakerjaan ppns) sedang mengerjakan penyidikan (bap) atas tindak pidana ketenagakerjaan yang dilaksanakan dengan terpisah dg bap polisi.

Informasi Lainnya:

kita selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak tenntang lainnya di menangani persentasi ini. tapi kita fokuskan di penuntutan secara pidana terhadap pelanggaran agama ketenagakerjaan, kata muhaimin.

jadi disamping dituntut dengan pidana umum oleh bagian kepolisian, para pelaku dan hendak dituntut dengan berlapis atas pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

selain penanganan hukum pelaku penyekapan, muhaimin menungkapkan pemerintah juga seluruh pihak mengenai sudah berusaha sama juga berkoordinasi untuk menangani kaum buruh korban penyekapan itu.

hal bermanfaat lainnya banyak langkah-langkah penangangan kaum buruh, tentunya mereka harus mendapat santunan juga pertolongan darurat untuk segera pulih kesehatannya baik secara fisik maupun mental, kata muhaimin.

apabila proses hukum sudah tuntas ditekuni, muhaimin menyampaikan kaum buruh mau disediakan agar tinggal ke kampung halaman serta tinggal membeli kerja dalam tempat dan baik.

kita ingin fasilitasi para buruh itu untuk memperoleh pekerjaan lain yang lebih layak. ataupun mereka bisa terserah ke kampung halaman atau mampu ikut website transmigrasi, tutur muhaimin.